Diplomasi Hijau: Upaya Indonesia dan Malaysia Menjual Kredit Karbon Hutan Tropis ke Pasar Internasional.

Indonesia dan Malaysia, rumah bagi sebagian besar hutan hujan tropis dunia, telah menjadikan “Diplomasi Hijau” sebagai inti dari kebijakan luar negeri dan ekonomi mereka. Ini melibatkan upaya aktif untuk memonetisasi nilai konservasi hutan mereka melalui penjualan kredit karbon kepada perusahaan-perusahaan global yang ingin mengimbangi emisi mereka.

Model bisnis ini didasarkan pada mekanisme REDD+ (Reducing Emissions from Deforestation and Forest Degradation), yang memberikan insentif finansial kepada negara berkembang untuk menjaga hutannya. Pendapatan dari penjualan ini diharapkan dapat dialokasikan kembali untuk mendanai patroli hutan, memberdayakan masyarakat adat, dan mengembangkan ekonomi hijau berbasis sumber daya alam yang berkelanjutan.

Namun, prosesnya penuh tantangan, termasuk penetapan harga yang adil, memastikan validitas kredit karbon agar tidak dianggap greenwashing oleh pembeli, dan mengatasi masalah klaim lahan dengan komunitas adat yang tinggal di sekitar kawasan hutan. Keraguan pembeli global terhadap transparansi klaim deforestasi masih menjadi hambatan utama.

Pemerintah kedua negara harus menavigasi kepentingan yang bertentangan antara industri komoditas (misalnya, kelapa sawit atau pertambangan) yang mengklaim lahan untuk ekspansi dan tuntutan konservasi lingkungan. Kredibilitas pasar kredit karbon sangat bergantung pada kemampuan mereka untuk menunjukkan penegakan hukum yang ketat terhadap deforestasi ilegal.

Jika berhasil, skema kredit karbon dapat menyediakan sumber pendapatan yang signifikan dan berkelanjutan, yang dapat digunakan untuk melindungi keanekaragaman hayati. Keberhasilan inisiatif ini akan menjadi blueprint penting bagi negara-negara tropis lain dalam upaya mitigasi perubahan iklim global melalui solusi berbasis alam.